Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mendirikan Kementerian Perumahan yang akan berdiri sendiri, terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Rencana ini bertujuan untuk menaikkan fokus dan akselerasi pembangunan perumahan di Indonesia. Sebab, aspek ini dinilai semakin mendesak mengingat tingginya backlog perumahan di negara ini. 

Apalagi, dengan target ambisius membangun tiga juta rumah per tahun, Prabowo ingin memastikan kebutuhan hunian bagi masyarakat. Khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah, bisa terpenuhi secara lebih efektif dan efisien. Mengingat, telah siap anggaran sebesar Rp 53 triliun guna merealisasikan proyek besar ini.

Latar Belakang

Presiden terpilih Prabowo Subianto, melalui adik kandungnya Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana ambisius untuk membentuk kementerian tersebut. 

"Pak Prabowo sudah setuju untuk mendirikan Kementerian Perumahan, seperti yang pernah ada dulu," ungkap Hashim dalam dialog APEC Business Advisory Council di Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2024).

Rencana ini bertujuan untuk memisahkan urusan perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sehingga, sektor perumahan bisa tertangani dengan lebih fokus dan terarah. 

Mengingat, selama ini, perumahan masih berada di bawah Kementerian PUPR yang punya tanggung jawab luas, termasuk infrastruktur.

Sebelumnya juga, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan wacana mengenai pembentukan kembali kementerian tersebut. 

"Saya dengar ke depan akan ada pemisahan, bahwa akan ada Kementerian Perumahan lagi. Jadi fokusnya benar-benar diarahkan ke agenda perumahan, dan kita bisa lebih dekat dengan pemerintah untuk membangun konsep pembangunan yang lebih teregulasi," ujar Kartika, pada Senin (13/5/2024).

Dengan pembentukan yang mandiri, Prabowo berharap bisa mempercepat penanganan persoalan perumahan di Indonesia. Terutama dalam mengurangi backlog yang saat ini mencapai 12 juta unit. 

Hal ini penting mengingat tingginya kebutuhan hunian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah. Sehingga, demi mendukung program tersebut, Prabowo telah memasukkan anggaran sebesar Rp 53 triliun dalam RAPBN 2025. 

Dana tersebut akan terpakai untuk memulai pembangunan besar-besaran di sektor perumahan. Termasuk, program membangun tiga juta rumah per tahun yang telah ditargetkan dalam masa pemerintahannya. 

Rencana Pembentukan Kementerian Perumahan 

Hashim Djojohadikusumo, Mengonfirmasi bahwa anggaran sebesar Rp 53 triliun telah teralokasikan ke dalam Rancangan Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk memulai program pembangunan perumahan. 

"Kita sudah memasukkan anggaran ke dalam RAPBN tahun depan. Angka yang telah ditetapkan adalah Rp 53 triliun untuk memulai program ini," ungkap Hashim yang dipercaya menjabat sebagai Ketua Satgas Perumahan di tim transisi Prabowo-Gibran.

Anggaran ini guna mewujudkan target besar pemerintah dalam membangun tiga juta rumah per tahun. Yakni selama masa pemerintahan Prabowo Subianto.

Hashim menegaskan bahwa kementerian tersebut sebagai entitas yang terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dengan pemisahan ini, Kementerian Pekerjaan Umum akan tetap fokus pada pembangunan infrastruktur, sementara kementerian untuk perumahan akan secara khusus menangani sektor perumahan. 

"Kementerian PUPR nantinya tetap menjadi Kementerian Pekerjaan Umum yang mengurus infrastruktur. Sementara Kementerian Perumahan akan fokus pada pembangunan perumahan, yang menunjukkan komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam mendorong pembangunan," jelas Hashim.

Hal ini berguna agar fokus pemerintah dalam membangun hunian bagi masyarakat bisa lebih terarah dan efisien. Sesuai dengan komitmen Prabowo untuk mengatasi persoalan perumahan yang selama ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah.

Alasan Pembentukan Menteri Perumahan

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, juga menyoroti kondisi backlog perumahan di Indonesia yang semakin memburuk. 

Menurutnya, backlog perumahan yang pada tahun 2015 tercatat sebanyak 10 juta unit, kini naik jadi 12 juta unit. Akibat berbagai faktor, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang memperlambat aktivitas pembangunan hunian.

Angka ini mencerminkan ketertinggalan dalam penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat. Terutama, di kalangan berpenghasilan rendah dan menengah.

Kartika menilai bahwa pembentukan kementerian tersebut akan memungkinkan pemerintah lebih fokus dalam mengatasi persoalan perumahan yang mendesak ini. 

Dengan pemisahan antara urusan perumahan dan infrastruktur. Maka, pemerintah seharusnya bisa memberikan perhatian yang lebih intensif terhadap kebutuhan masyarakat akan hunian. 

Bahkan, terkait rencana tersebut, Konsultan Properti Anton Sitorus memandang positif pemisahan kementerian. Menurutnya, sudah seharusnya kementerian tersebut terpisah. Sebab, Kementerian PUPR lebih dominan menangani pekerjaan umum. Oleh karena itu, ia menyambut gembira pemisahan kembali kementerian untuk sektor perumahan.

"Kita menyambut gembira kalau memang akan dikembalikan lagi seperti semula," ucapnya.

Di kementerian baru ini semoga bisa memfasilitasi kerja sama yang lebih erat dengan para pengembang perumahan. Sehingga proses pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan terarah. 

Kartika juga menekankan bahwa peran kementerian ini penting untuk memastikan pembangunan perumahan yang teregulasi dengan baik. Juga, terintegrasi dengan kebijakan pendanaan yang mendukung.

Program dan Target Kemitraan Perumahan

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah tidak hanya mengandalkan pembangunan fisik. Tetapi juga, merencanakan berbagai program pendukung, termasuk pemberian subsidi dan pendanaan bagi para pengembang. 

Misalnya saja, pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Seperti di DKI Jakarta sendiri, program ini akan membidik kerja sama dengan PD Pasar Jaya.

"Kalau kita mau cepat bergerak, kita harus lihat mana ada lahan milik negara. Dan lahan milik negara akan nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat. Antara lain, 153 pasar milik PD Pasar jaya, milik DKI, itu nanti kita akan gandeng, kita akan bekerja sama, pemerintah pusat, Perumnas misalnya, kerjasama, kita akan nanti kita kembangkan," imbuh Hasyim.

Sementara di pedesaan juga tidak ketinggalan, Hashim juga menyoroti backlog perumahan yang ada di pedesaan sehingga berniat untuk membangun dua juta unit rumah.

"Ada statement dari pemerintah, kelas menengah Indonesia berkurang kurang lebih 9 juta orang. Prabowo-Gibran ingin kembangkan dan ingin membesarkan kelas menengah kita. Dan ini akan dari UMKM, BUMDes, ini akan jadi nanti salah satu penggerak. Nah angka itu adalah angka tahunan ya, dua juta rumah setiap tahun di pedesaan," ujar Hashim.

Dukungan Sektor Terkait

Program pendanaan ini nantinya akan diformulasikan dengan model yang serupa dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Yakni, pengembang akan memperoleh akses pendanaan yang lebih mudah dan terjangkau. 

Sebagaimana dorongan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati guna memberikan lebih banyak dukungan pola pembiayaan bagi pengembang.

"Tetapi yang harus disampaikan ke Pak Basuki dan Bu Menkeu, saat ini tidak ada model pendanaan bagi pengembang. Pengembang membutuhkan dukungan modal yang besar untuk dapat menghasilkan unit perumahan secara konsisten dengan skala besar dan efisiensi. Ini yang akan terus kami dorong," tandas Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo.

Semoga saja subsidi ini mampu menaikkan kapasitas produksi pengembang. Sehingga, mereka bisa membangun unit perumahan dalam jumlah besar dan dengan biaya yang lebih efisien.

Dengan demikian, langkah ini akan memberikan dampak sosial yang signifikan. Termasuk mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi dengan menciptakan lapangan kerja baru di sektor konstruksi dan properti. 

Selain itu, peningkatan aktivitas di sektor perumahan perkiraannya akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat, sektor ini punya efek multiplier yang kuat pada berbagai industri lainnya. 

Dalam semangat mendukung program pemerintah untuk memebntuk Kementerian Perumahan demi menyediakan hunian bagi seluruh lapisan masyarakat, Wiraland hadir sebagai solusi nyata. 

Melalui komitmen yang kuat demi menciptakan lingkungan hidup yang nyaman dan berkualitas. Maka, Wiraland terus menghadirkan perumahan-perumahan yang tidak hanya estetis, tetapi juga terjangkau.

"Lebih dari sekadar rumah, Wiraland adalah rumah impian Anda."