Rencana pembentukan Kementerian Perumahan diungkapkan langsung oleh Kartika Wirjoatmodjo, wakil menteri BUMB. Inisiatif ini sebenarnya merupakan bagian dari visi strategis presiden terpilih dan wakilnya, dalam rangka memuluskan program ambisius penyediaan 3 juta rumah.

Tujuannya jelas untuk mengatasi defisit perumahan dan menyediakan hunian dengan harga terjangkau bagi jutaan masyarakat Indonesia.

Pihak pendukung proyek ini, termasuk pengembang, menilai kementerian khusus ini dapat merampingkan alur kerja serta menarik lebih banyak investasi ke dalam sektor tersebut. Namun, kalangan pengamat justru skeptis soal keefektifan strategi ini.

Menilik Pro-Kontra Rencana Pembentukan Kementerian Perumahan

Menyadari kebutuhan mendesak akan kondisi perumahan yang lebih baik, pemerintah yang akan datang berencana mendirikan Kementerian Perumahan. Kementerian ini bakal menjadi pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sudah ada.

Sementara itu, latar belakang prakarsa ini ialah penurunan kepemilikan rumah di tanah air yang cukup signifikan, yakni dari 10,5 juta unit di tahun 2022 menjadi 9,9 juta unit di tahun 2023.?¹?

Kemudian, kementerian tersendiri ini nantinya diprioritaskan pada program-program untuk meningkatkan ketersediaan perumahan murah, memperbaiki standar hidup masyarakat, dan mengatasi tren penurunan kepemilikan rumah.

Dengan begitu, diharapkan lebih banyak rakyat Indonesia yang dapat memiliki tempat tinggal yang stabil dan aman.

Namun, terlepas dari itikad baik di balik usulan tersebut, ternyata mengundang reaksi yang beragam.

Pro Perencanaan Pembentukan Kementerian Perumahan

Sejauh ini, gagasan pembentukan Kementerian Perumahan mendapat sambutan hangat atas dasar sejumlah alasan kuat. Yang paling mendesak yaitu besarnya angka backlog.

Data mencatat defisit 12,7 juta unit rumah di Indonesia, atau sekitar 20 juta keluarga masih terlantar karena menunggu akses ke tempat tinggal layak.?²? Kesenjangan mencolok ini menekankan pentingnya tindakan tegas untuk menjembatani celah antara supply dan demand perumahan.

Di sisi lain, developer sangat mendukung inisiatif pembentukan kementerian baru. Utamanya karena potensi untuk merampingkan dan mengintegrasikan proyek-proyek, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Dengan menggabungkan upaya-upaya di bawah satu atap, pengembang berharap koordinasi dan koherensi kebijakan serta program perumahan jadi lebih baik.

Pasalnya, integrasi ini penting untuk mengatasi beragam tantangan pembangunan di berbagai daerah. Baik di pusat-pusat kota yang bergulat dengan pesatnya arus urbanisasi maupun di wilayah pedesaan yang butuh infrastruktur dan akses layanan pokok.

Selain itu, integrasi ini juga dapat memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang lebih mulus antara pengembang dan lembaga pemerintah. Dengan demikian, persetujuan izin dapat dipercepat.

Terakhir, pemisahan Kementerian Perumahan dari Kementerian PUPR memberikan fokus khusus terhadap sektor perumahan.

Pasalnya, sektor ini melibatkan banyak segmen yang saling berkaitan dan perlu perhatian khusus. Pembagian ini memastikan kementerian baru tersebut dapat menangani dinamika pembangunan perumahan secara lebih efektif.

Di samping itu, sektor perumahan terdiri dari banyak aspek yang menuntut kolaborasi berbagai industri, sebagaimana yang sudah disinggung tadi. Contohnya, konstruksi, keuangan, kelola lahan, utilitas, dan masih banyak lagi.

Kementerian Perumahan terdedikasi dapat memperlancar interaksi di antara sektor-sektor tersebut. Jadi, pelaksanaan proyek yang lebih terpadu dan efisien dapat dicapai. Hal ini juga dapat bermuara pada solusi perumahan inovatif, sesuai dengan ragam kebutuhan populasi urban dan pedesaan.

Kontra Perencanaan Pembentukan Kementerian Perumahan

Sebelumnya, pihak pro berpendapat bahwa pemisahan kementerian ini akan memperlancar eksekusi proyek. Akan tetapi, pengamat seperti Trubus Rahadiansyah justru menilainya sebagai pemborosan sumber daya negara.

Trubus berargumen kalau mendirikan kementerian baru bakal memakan biaya yang tidak sedikit. Misalnya, menyiapkan struktur administrasi baru, staf, dan biaya operasional, yang mana ke semuanya dapat membebani anggaran nasional.

Menurutnya, dana tersebut sebaiknya dialokasikan untuk menangani langsung kekurangan perumahan daripada harus menambah lapisan birokrasi.

Tidak hanya itu, kritikus juga khawatir kalau-kalau kementerian baru ini malah menimbulkan tumpang tindih tanggung jawab, bukannya solusi efektif sebagaimana harapan semula.

Lebih lanjut lagi, adanya lapisan birokrasi ekstra juga menimbulkan pertanyaan seputar tingginya risiko korupsi. Perluasan struktur pemerintahan kerap membuka peluang praktik korupsi, karena ada lebih banyak titik kontak di mana aktivitas ilegal bisa berlangsung.

Kementerian baru itu, yang memiliki kantor administrasi, personil, dan prosedurnya sendiri, bisa jadi akan menyulitkan monitoring dan kontrol kegiatan. Faktanya, sistem pemerintahan makin ruwet seiring tumbuhnya birokrasi. Makin sulit pula untuk menjamin bahwa semua roda pemerintah bergerak bersamaan.

Tidak jarang miskomunikasi, wewenang yang kurang jelas, dan kelemahan dalam sistem menjadi tempat berkembang biaknya bibit-bibit korupsi. Transparansi pun harus lebih digalakkan.

Yang tidak kalah penting, pembentukan atau pembubaran suatu kementerian bukanlah putusan sewenang-wenang. Keputusan tersebut mesti tunduk pada kerangka hukum sebagaimana tertuang dalam UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara pada Pasal 13.

UU ini mengamanatkan agar setiap perubahan struktur kementerian selaras dengan kebutuhan administratif dan tujuan kebijakan negara.

Jalan Tengah atasi Isu Perumahan

Desakan untuk memisahkan Kementerian Perumahan dari Kementerian PUPR bisa dipahami dari sudut pandang ekonomi. Tidak terkira peran konstruksi perumahan dalam pertumbuhan ekonomi.

Konstruksi perumahan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini mendorong demand material konstruksi, menciptakan lapangan kerja, dan menumbuhkan peluang investasi.

Namun, keberhasilan upaya ini bergantung pada implementasi efektif kementerian baru. Komitmen sangatlah diperlukan demi membuktikan bahwa Kementerian Perumahan dapat merealisasikan target-target ambisius pada masa kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Jadi, aturan tegas dan jelas mesti ada untuk meredam isu-isu mengenai birokrasi, korupsi, dan tata kelola. Misalnya, publik harus memiliki akses mudah terhadap transparansi proyek-proyek dan alokasi budget. Atau, mendorong partisipasi masyarakat dalam decision making terkait proyek yang ada.

Di sisi lain, alternatif untuk menjawab problem perumahan tanpa memekarkan Kementerian PUPR adalah dengan mengubah orientasi ke sektor perumahan rakyat. Kementerian PUPR dapat menitikberatkan kepada kebutuhan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan kaum marjinal.

Strategi ini juga mendorong pendekatan yang lebih kohesif dan terintegrasi dalam pembangunan perumahan. Di saat yang sama, pemerintah bisa menghindari komplikasi dan potensi kerugian akibat pemisahan kementerian.

Wiraland hadir membawa solusi perumahan terbaik untuk aneka segmen konsumen. Berbekal jam terbang tinggi dan reputasi baik, kami mampu membantu Anda mengatasi segala permasalahan Anda terkait perumahan.

Wiraland sendiri adalah spesialisasi dalam proyek perumahan mangkrak. Keahlian kami ini terbukti lewat aneka proyek yang berhasil terselamatkan setelah mendapat campur tangan kami. Hunian-hunian yang dulunya terbengkalai pada akhirnya dapat menjadi tempat tinggal layak untuk mereka yang membutuhkan.

Kami menerima kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu pemerintah, organisasi swasta, stakeholder, maupun calon pembeli. Jika Anda ingin mendiskusikan lebih lanjut permasalahan-permasalahan terkait isu rencana pembentukan Kementerian Perumahan, kami siap melayani. Hubungi kami sekarang.