Beberapa waktu belakangan, program tiga juta rumah terus mengemuka di permukaan. Program ini disebut menyasar pada upaya pemerintah mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Terutama dalam hal penyediaan akses hunian layak dan terjangkau. Mari simak lebih jauh latar belakang program ini.

Mengenal Program Tiga Juta Rumah Pemerintah

Program 3 juta rumah adalah gagasan Presiden RI 2024-2029 Prabowo Subianto yang ditujukan untuk masyarakat dengan penghasilan rendah. Program ini digagas oleh Prabowo pada saat Pemilihan Presiden 2024.

Dengan rinciannya, 1 juta di perkotaan, sedangkan 2 juta sisanya di pedesaan. Skema ini diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan tingkat kepemilikan hunian layak.

Inilah siasat pemerintah mengentaskan kemiskinan lewat penguatan di sektor perumahan. Prabowo berniat memperluas akses perumahan dengan kuota FLPP hingga capaian 334 ribu unit per tahun. Kemudian, dengan cicilan Rp300 ribu per bulan. Hanya, perhatian menyasar pada bunga 11 persen dan tenor 40 tahun.

Anggota Satuan Tugas Perumahan, Bonny Z. Minang mengungkapkan, pemerintah akan membangun 500 ribu rumah. Kisaran harganya adanya Rp 100 juta per unit. Kemudian merenovasi 1,5 juta rumah.

Khusus di kawasan perkotaan, akan tersedia 271.631 unit hunian pada 2025 yang anggaran totalnya mencapai Rp 40,7 triliun. Rinciannya, dibangun 37.431 unit hunian lewat Direktorat Jenderal Perumahan dengan dana Rp5,078 triliun. Lalu, 234.200 unit hunian bakal didirikan lewat Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan dana Rp35,66 triliun.

Untuk pendanaannya, program tiga juta rumah Prabowo ini menggunakan skema berupa kredit pemilikan rumah (KPR) berbunga rendah. Pemerintah akan memberikan jaminan untuk pembayaran angsuran agar resiko bank dapat dikurangi. Sehingga, pemerintah akan memanfaatkan APBN untuk kebutuhan pembayaran angsuran tersebut. 

Adapun lembaga perbankan akan berfungsi sebagai pihak penyedia layanan produk kredit. 

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebutkan, ada tiga sumber anggaran yang direncanakan. Yakni program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Kemudian, proyek 2 juta rumah di pedesaan akan dipercayakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta badan usaha milik desa.

Pendanaan Program Tiga Juta Rumah

Pada rapat Kementerian Keuangan November 2024 lalu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta adanya tambahan dana untuk realisasi program tersebut. 

Demi mewujudkan target ketersediaan hunian pada 2025, Maruarar minta tambahan Rp48,4 triliun. Berdasarkan usulan Satuan Tugas Perumahan, kebutuhan anggaran tersebut setidaknya Rp53,6 triliun. Sedangkan, dana yang tersedia hanya mencapai Rp5,1 triliun.

Atas permintaan tersebut, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan kesiapannya untuk mendukung rencana tersebut. Menurutnya, program tersebut dibutuhkan karena dapat membuka pintu investasi. Sekaligus mendorong aktivitas di sektor industri dan kesempatan lapangan pekerjaan yang luas.

Sementara, Bank Indonesia (BI) menyatakan kesiapannya memberikan dukungan dalam bentuk insentif kebijakan likuiditas makroprudensial untuk proyek ini. BI percaya bahwa langkah ini memiliki manfaat besar dalam upaya pengentasan angka kekurangan hunian layak yang masih besar. 

Beberapa sektor yang akan mendapatkan insentif ini mencangkup bank penyalur kredit konstruksi, real estate, kredit pemilikan rumah (KPR) hingga kredit pemilikan apartemen (KPA). Dukungan lainnya adalah loan to value (LTV) pada proses pengajuan kredit yang masih dilonggarkan hingga 100 persen. 

Dengan begitu, uang muka bisa sebesar 0 persen. Harapannya, dapat mendorong permintaan pembelian rumah agar terus meningkat. 

Skema Kerja Sama dengan BUMN

Sementara itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan tiga skema kerja sama untuk pengembang dalam realisasi program 3 juta rumah per tahun ini. Skema tersebut dilakukan secara end to end, yakni dari penyedia lahan, pengembang dan pendanaan. 

Pihak pengembang swasta dapat bekerja sama dengan BUMN lewat dukungan anggaran atau pengembangan skema kerja sama. Berikut adalah gambaran secara sederhana dari skema tersebut: 

1. KSO

BUMN seperti Perumnas atau KAI menyediakan tanah untuk kerja sama operasional (KSO). Kemudian, developer atau Perumnas menyediakan modal jangka panjang untuk KSO.

BTN dapat memberikan fasilitas pembiayaan hunian untuk pengembang atau Perumnas dan masyarakat sebagai konsumen akhir. Kemudian, setelah KSO membangun hunian dan menjual unitnya ke masyarakat, maka laba akan diberikan untuk Perumnas atau KAI serta developer atau Perumnas.

2. JV

Perumnas atau KAI akan menyediakan lahan untuk usaha bersama atau JV. Lalu, pengembang atau Perumnas akan memberikan modal jangka panjang untuk JV. Lalu, BTN akan memberikan pembiayaan seperti halnya skema kerja sama pertama.

Jika skema kerja sama sudah tercipta, maka hasil dividen akan dibagikan ke semua pihak yang terlibat.

3. BOT

Terakhir, pihak Perumnas atau KAI akan memberikan lahan kepada pengembang atau Perumnas untuk pembangunan hunian. BTN juga akan memberikan pembiayaan. 

Selanjutnya, setelah masa konstruksi hunian, pengembang atau Perumnas akan melakukan transfer aset ke Perumnas atau KAI sebagai pemilik lahan. Kemudian, masyarakat sebagai konsumen melakukan transaksi.

Lokasi Proyek Tiga Juta Rumah

Lantas, dimanakah lokasi program pembangunan rumah ini jika skema kerja sama sudah terwujud? Sebelumnya, sudah ada pengajuan permohonan lahan seluas 1.000 hektar di Banten untuk lokasi proyek tersebut. Sebagai informasi, lahan tersebut adalah aset yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung) dari koruptor.

Keberadaan lahan sitaan tersebut dapat digunakan untuk lokasi proyek pembangunan hunian rakyat. Dengan begitu, nilai jualnya juga bisa lebih rumah. Di sisi lain, pemanfaatan lahan tersebut dapat berkontribusi terhadap efisiensi anggaran dan optimalisasi aset negara.

Selain menggunakan lahan yang berada di Banten tersebut, proyek ini juga akan dilakukan di kawasan Tangerang. Ada lahan sumbangan seluas 2,5 hektar tersedia di sana. Keberadaan lahan tersebut tentunya memudahkan inisiatif Prabowo dalam mewujudkan visi ketersediaan hunian murah untuk rakyat itu.

Rencananya, lahan tersebut akan dikembangkan oleh pengembang Agung Sedayu. Kemudian, jadi percontohan dari realisasi proyek tersebut. Dengan skema ini, diharapkan dalam kurun waktu delapan bulan ke depan, maka Kementerian PKP akan menyerahkan tempat tinggal secara cuma-cuma untuk beberapa masyarakat di sekitar. Terutama bagi yang sangat membutuhkan.

Tidak hanya dua lokasi tersebut, ada beberapa opsi lain yang dapat direalisasikan sebagai lokasi proyek. Yakni, kawasan industri di Batang, Jawa Tengah. Beberapa waktu lalu Menteri BUMN Erick Thohir mengecek kawasan tersebut. Kemudian, mengevaluasi kondisi hunian susun yang ada di kawasan tersebut.

Kemudian, ada juga pengecekan kondisi Wisma Atlet di Jakarta Utara. Ada rencana untuk menggunakan aset hunian yang sudah didirikan pemerintah tapi belum bermanfaat maksimal. Dengan cara pendekatan ini, maka diharapkan aset tersebut dapat berguna secara optimal demi menghadirkan hunian layak untuk masyarakat berpendapatan rendah.

Nah, itulah beberapa informasi seputar program tiga juta rumah hasil gagasan Prabowo. 

Kebutuhan hunian layak memang sangat penting. Ada begitu begitu banyak pengembang menawarkan tempat tinggal berkualitas. Namun, bagaimana jika Anda mencari hunian terjangkau dengan kualitas terbaik? 

Wiraland adalah jawabannya. Tersedia unit sesuai dengan kebutuhan Anda dengan jaminan kualitas terbaik. Klik tautannya untuk mendapatkan informasi ketersediaan tempat tinggal ideal untuk Anda.