Memasuki 2025, salah satu pembahasan yang cukup hangat adalah mengenai kuota FLPP 2025.  Mengingat meningkatnya minat masyarakat pada program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) ini, maka butuh banyak penyesuaian dari pemerintah hingga pengembang.

Oleh karena itu, banyak hal-hal baru yang dibahas untuk merealisasikan program FLPP 2025 terbaru ini. Beberapa hal yang disoroti adalah mengenai kuota, waktu berjalannya program, hingga skema yang sudah disesuaikan.

Pengembang Menyambut Positif Kenaikan Kuota FLPP Tahun 2025

Tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto sudah merencanakan untuk meningkatkan kuota pembiayaan FLPP hingga sekitar 300 ribu unit untuk tahun 2025 ini. Rencana ini pun mendapat sambutan hangat oleh kalangan pengembangan properti.

Joko Suranto, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI), menyatakan optimismenya terhadap komitmen pemerintah untuk merealisasikan janji ini.

Dengan adanya komitmen pemerintah. Joko merasakan bahwa ini merupakan harapan besar untuk pelaku industri properti.

Apabila rencana ini terealisasi, maka akan memberikan efek positif pada ekonomi nasional. Tidak hanya itu, strategi ini juga bisa mengurangi angka backlog kepemilikan rumah, yang sudah menembus 9,9 juta unit dan membantu pemerintah mencapai target pembangunan tiga juta rumah selama pemerintahan sekarang.

Untuk mendukung hal ini, REI pun akan berperan aktif dengan melakukan penyesuaian terhadap strategi organisasi.

REI juga akan melakukan kerja sama dengan sejumlah kementerian untuk membantu dorong program tiga juta rumah ini. Nantinya dua hal tersebut akan masuk jadi pokok pembahasan pada Rapat Kerja Nasional mereka mendatang.

Menteri PKP Ajukan Penambahan Kuota Hingga FLPP

Mengingat belum ada keputusan final, maka tidak heran jika Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengajukan usulan lain terkait FLPP ini.

Ia mengajukan untuk menaikkan kuota FLPP menjadi 500 ribu unit pada tahun 2025 ini. Tujuan dari saran ini adalah agar bisa melakukan akomodasi terhadap besarnya minat dan permintaan masyarakat Indonesia pada perumahan subsidi.

Terkait penambahan kuota tersebut, maka anggaran yang dibutuhkan akan mencapai Rp49,22 triliun.  Usulannya ini nantinya akan muncul dengan pembagian 50:50 antara pemerintah dan perbankan.

Sementara itu, terlepas dari rencana presiden dan usulan menteri, pada dasarnya alokasi kuota FLPP yang sudah dia melalui APBN 2025 hanya sebanyak 220 ribu unit. Sementara anggaran FPP 2025 adalah Rp28,17 triliun, dengan komposisi pembiayaan  75% berasal dari pemerintah dan 25% dari bank.

Akan tetapi, angka tersebut dianggap masih belum ,memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar sekarang.

Hal ini pun mendapat perhatian cukup besar. Sebab, menjelang akhir tahun 2024 lalu, ada sekitar 45 ribu unit rumah yang sudah selesai dibangu, namun belum dapat tersalurkan. Alasannya adalah karena adanya keterbatasan kuota FLPP tadi.

Maruarar Sirait Usulkan Penyaluran FLPP Awal Januari 2025

Selain mengajukan penambahan kuota, Maruarar Sirait juga mengusulkan supaya proses penyaluran program ini bisa dilakukan mulai pada awal Januari 2025 ini.

Usulan lain terkait FLPP adalah usaha agar bisa mempercepat realisasi akad kredit rumah subsidi yang selama ini masih terkendala oleh pencairan dana APBN.

Melalui diskusinya bersama REI di saluran YouTube Kementerian PKP, ia menyatakan bahwa  sudah banyak pengembang telah mempersiapkan stok rumah subsidi mereka dan telah siap akad mulai awal Januari 2025 ini.

Selain itu, ia juga meminta supaya para pengembang dapat membantu atau berkontribusi mengenai penentuan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 agar lebih cepat terealisasi.

Ia meminta kerja sama asosiasi pengembang agar mempersiapkan data yang memberikan detail mengenai jumlah dan lokasi rumah subsidi yang sudah selesai pembangunannya.

Nantinya data tersebut akan berguna sebagai referensi untuk penyusunan pasokan rumah yang sudah ada di lapangan sekaligus  menjadi bahan koordinasi bersama Kementerian Keuangan dalam menetapkan kuota KPR FLPP 2025.

Data ini sangat penting, sebab Maruarar menyatakan bahwa ini banyak pengembang mengeluhkan kuota KPR FLPP yang habis. Dengan begitu masih banyak rumah subsidi tersedia tapi akadnya belum dapat diproses.

Karena itulah Kementerian PKP sudah merencanakan mengirim surat kepada Kementerian Keuangan pada 31 Desember 2024 lalu untuk berperan sebagai dasar dalam mengambil keputusan.

Tidak hanya mengumpulkan data dari pengembang, Maruarar mengatakan bahwa ia juga siap menurunkan tim Kementerian PKP, termasuk unit daerah,  yang akan bertugas melakukan verifikasi langsung di lapangan.

Skema Terbaru Pendanaan KPR FLPP 2025

Di sisi lain, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang merancang mengenai perumahan skema pendanaan FLPP yang akan berlaku pada 2025 ini.

Rencana ini akan berfokus dalam mengubah komposisi pendanaan yang awalnya dari 75% dari  APBN dan 25% dari perbankan menjadi 50:50.

Ini menjadi pilihan karena selama ini adanya keterbatasan mengenai sumber pembiayaan dari APBN.

Untungnya semua bank  konvensional dan syariah penyalur sudah menyatakan siap untuk memakai skema pendanaan 50:50 ini, sehingga penyaluran menjadi semakin maksimal. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera, Imam Syafi'i Toha pada Desember 2024 lalu.

Dari diskusi tersebut, BP Tapera dan bank pelaksana pun melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk Penyaluran KPR FLPP Tahun 2025.

Karena skema baru ini, maka peningkatan jumlah unit rumah yang akan mendapat pembiayaan pun kemungkinan besar dapat meningkat. 

Jika  pada skema 75:25 jumlah rumah yang didanai mencapai 220 ribu unit, maka pada komposisi 50:50, pendanaan kemungkinan bisa menembus 330 ribu unit rumah pada 2025.

Dapat dikatakan, dari rencana presiden, usulan menteri, maka skema inilah yang kemungkinan bisa terwujud atau direalisasikan, karena sudah ada PKS-nya.

Fakta Menarik Program FLPP 2025

Pada akhir Desember 2025 lalu, informasi mengenai FLPP 2025 kapan dibuka, detailnya masih menunggu PMK (Peraturan Menteri Keuangan), sehingga masyarakat tidak akan menanti terlalu lama lagi.

Selagi menanti dibukanya program ini secara resmi, berikut kami sajikan beberapa fakta menariknya, yaitu:

1. Program Ini Bertujuan untuk Dorong Perekonomian

Penyaluran KPR FLPP bisa memberikan efek positif bagi perekonomian, terutama dalam sektor properti. Menteri PKP menjelaskan bahwa berbagai kebijakan pendukung, yang ditetapkan untuk mendukung program ini bisa meningkatkan prospek rumah subsidi.

Selain itu, industri properti juga melibatkan sejumlah sektor, sehingga pembangunan perumahan subsidi juga akan menggerakkan sektor-sektor tersebut.

2. Program Akan Berjalan pada Awal 2025

Kementerian PKP sudah menyatakan komitmen supaya penyaluran KPR FLPP ini dapat berjalan mulai awal tahun 2025.  Dengan begitu, rumah subsidi yang sudah selesai dibangun dapat segera dimiliki oleh MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

3. Angsuran Ringan untuk Para MBR

Melalui program ini, MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) bisa mempunyai rumah yang angsurannya ringan dengan bunga tetap selama tenor. Hal tersebut diharapkan bukan hanya meningkatkan kesejahteraan menerima, namun memberikan banyak efek bagi ekonomi secara keseluruhan.

Selagi menanti kelanjutan kuota FLPP 2025 ini, bagi Anda yang ingin menemukan pengembang perumahan yang bagus, cobalah mempertimbangkan Wiraland. Dengan banyak proyek Wiraland, Anda bisa memilih perumahan yang  sesuai dengan preferensi dan budget.