Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan tidak hanya berputar pada upaya pembangunan infrastruktur pemerintahan saja. Dampak pembangunan IKN terhadap properti di Kalimantan juga menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah dan swasta.

Pertimbangan membangun infrastruktur dan perumahan khusus rakyat tersebut berlandaskan pada UU No. 1 Tahun 2011 mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Di mana terdapat penjelasan bahwa salah satu tanggung jawab negara adalah untuk memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang terjangkau dan layak huni di semua kawasan Indonesia.

Dengan pernyataan tersebut, maka tidak mengherankan jika isu mengenai minat investor hingga masyarakat mengenai perumahan di ibukota baru ini semakin meningkat.

IKN Membutuhkan Sekitar 16 Ribu Rumah

Mengingat IKN Nusantara merupakan kawasan baru, maka kebutuhan akan ketersediaan hunian di awal pendiriannya cukup tinggi.

Pemerintah pun menyadari hal ini, sehingga muncullah Peraturan Presiden (Perpres) No 63 Tahun 2022 mengenai Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.

Iwan Suprijanto selaku Direktur Jenderal Perumahan menyatakan bahwa berdasarkan Perpres tersebut, kebutuhan rumah selaku properti di IKN mencapai sekitar 16 ribu unit. Penghuni properti-properti tersebut di kemudian hari adalah para ASN, petugas hankam, hingga masyarakat umum.

Pada tahap I pembangunan, dengan dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) ada pembangunan 2.500 unit rumah. Lalu dengan skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha), ada 3000 unit rumah yang dibangun.

Jika hanya mengandalkan dua sumber tersebut, tentu upaya mewujudkan 16 ribu rumah tersebut akan sulit tercapai.

Oleh karena itu, Iwan menyatakan dampak IKN Nusantara kepada perusahaan properti sangat besar, karena memiliki prospek bagus untuk membuat beragam hunian terbaik.

Permintaan Properti di IKN Kian Meningkat

Promosi mengenai dampak positif IKN baru bagi sektor pemerintahan dan perekonomian yang masih, ternyata membuat hasil. Di mana hal itu membuat permintaan properti di kawasan IKN dan sekitarnya semakin meningkat.

Hal tersebut terbukti dari riset 99 Group, selaku perusahaan real estate teknologi. Berdasarkan hasil penelitiannya, mereka menemukan bahwa ada lonjakan permintaan terhadap properti pada beberapa kota di sekitar KN.

Marisa Jaya selaku Head of Research 99 Group menyatakan bahwa Balikpapan dan Samarinda merupakan kota yang banyak mendapatkan dampak ini.

Di mana kenaikan permintaan properti di masing-masing kota tersebut sebanyak 57% dan 1%. Perhitungannya secara ytd (year-to-date), dari Januari sampai September 2023 lalu.

Hingga saat ini memang masih kedua kota tersebut yang cukup banyak merasakan manfaat pemindahan ibu kota negara ke IKN ini. Namun bukan berarti wilayah lain benar-benar sepi peminat.

Setidaknya beberapa daerah memiliki permintaan di bawah 1%, yaitu di Bontang, Berau, Kutai Timur, serta Kutai Kartanegara.  Secara umum, permintaan properti di kawasan IKN setiap bulannya masih fluktuatif.

Lalu berdasarkan tipe properti yang diminati masyarakat, rumah tapak masih menjadi favorit. Dimana permintaan di Balikpapan mencapai 59,4% dan Samarinda sebanyak 48,1%.

Penggunaan rumah tapak  tersebut tidak hanya dalam bentuk hunian, namun juga ada ruko.

Permintaan ruko yang tinggi di Kalimantan Timur tersebut kembali lagi berkaitan dengan kawasan IKN yang masih dalam perkembangan. Kelak, ruko-ruko ini akan menjadi wadah untuk kegiatan komersial, seperti penginapan, tempat usaha, serta kantor.

Selain dalam bentuk properti, minat masyarakat juga terkait dengan lahan kosong atau tanah. Tren ini terjadi di daerah yang memiliki minat bangunan properti rendah, seperti di Berau, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara.

Permintaan-permintaan tersebut tentu saja bukan hanya datang dari masyarakat Kalimantan. Semakin menjanjikannya perekonomian di Kalimantan, maka penduduk dari kota-kota besar juga pasti ikut serta datang. Entah sebagai pengusaha atau mencari pekerjaan.

IKN Tarik Banyak Investor

Daya tarik IKN saat ini telah menarik banyak minat investor, seperti sektor properti, komersial, pendidikan, serta transportasi.

Dibanding semua sektor, investor propertilah yang banyak menunjukkan ketertarikannya.

Sudah lebih 300 LoI (Letter of Intent) yang masuk ke OIKN (Otorita Ibu Kota Negara). Di mana sektor perumahan yang balinya banyak peminatnya, yaitu lebih dari 130 LoI. Lalu disusul oleh komersial, hingga transportasi.

Jika di Medan, ada Wiraland selaku salah satu pengembang properti rumah terbesar yang juga siap bekerjasama dengan pengembang lain. Sudah banyak proyek yang berhasil ditanganinya. Sedangkan kalau di IKN, sudah ada banyak perusahaan-perusahaan besar yang juga menunjukkan ketertarikan mengembangkan bisnis propertinya.

Dengan fenomena banyaknya minat dalam sektor properti ini mendapat sambutan hangat dari pemerintah. Pemerintah terus gencar menggandeng banyak mitra pengembang dan perbankan agar properti di IKN kian berkembang.

Dukungan nyata pemerintah Indonesia juga terlihat dari adanya kemudahan berusaha bagi calon investor.

Dukungan kemudahan berusaha bagi investor tersebut terlihat dalam bentuk insentif fiskal dan non fiskal. Insentif tersebut tentu saja mengikuti arahan resmi, yaitu dari PP 12 Tahun 2023.

Insentif yang pemerintah berikan antara lain dalam perpajakan, fasilitasi penyediaan lahan, pajak dan penerimaan khusus, serta sarana dan prasarana.

Meskipun memberikan “kemudahan” untuk para investor, pemerintah tetap melakukan kontrol. Terutama mengenai kelestarian dan keberlanjutan lingkungan alam di sekitar. Upaya tersebut menunjukkan komitmen tinggi mengenai konsep pembangunan IKN, yaitu smart and green.

Pembangunan Properti di KIPP IKN

Untuk menunjang kenyamanan dan kemudahan pemangku jabatan, di KIPP IKN (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) juga ada pembangunan RTJM (Rumah Tapak Jabatan Menteri) sebanyak 36 unit.

Di kawasan ini juga akan dibangun rumah susun khusus bagi TNI, Polri, serta ASN.

Nantinya para pelaku usaha properti juga bisa mengajukan perusahaannya untuk berkontribusi dalam pembangunan ini. Selain pembangunan rumah, pemerintah juga mengajak industri properti ikut serta dalam membuat fasilitas pendukung lain. Dengan begitu, dapat terwujud ekosistem perkotaan yang inklusif.

Salah satu yang sudah terwujud adalah rumah untuk ASN dari skema APBN dan KPBU.

Rumah susun tersebut dibangun dengan kondisi fully furnished, sehingga ASN dan keluarganya tidak perlu membawa perabotan lagi ke IKN. Tujuannya adalah untuk membantu  para ASN memiliki tempat tinggal yang layak.

Hunian seluas 98 meter persegi ini bukan merupakan rumah dinas  yang diberikan secara cuma-cuma. Melainkan menggunakan mekanisme seperti sewa, namun dengan harga terjangkau.

12 tower rusun tersebut telah dibangun sejak awal tahun lalu. Lalu untuk tower-tower lainnya masih dilakukan lelang maupun dari APBN.

Khusus dari dana APBN, pembangunannya sudah berlangsung, sehingga bisa lebih banyak ASN yang pindah.

Sedangkan dengan mekanisme kerja sama dengan badan usaha, Direktorat Jenderal Perumahan masih sedang melakukan tahapan prakualifikasi.

Proses ini cukup memakan waktu agar pihak yang menanganinya memang profesional dan bertanggung jawab. Jika sudah fix, maka pembangunannya juga akan terus dilangsungkan.

Terlepas dari 16 ribu rumah yang ditargetkan, sebenarnya dampak pembangunan IKN terhadap properti di Kalimantan lebih dari itu. Jika terbukti berkembang, ke depannya minat properti akan terus meningkat, termasuk di daerah yang saat ini ini minat propertinya masih rendah.