Sudah menjadi rahasia umum jika pembangunan infrastruktur di kota dan di desa terus bergerak ke arah yang lebih baik. Satu di antaranya adalah pembangunan jalan tol, yang bisa membuat perjalanan dalam kota dan antar kota menjadi lebih mudah. Meski rumah menteri PUPR terkena gusur karenanya.
Hal ini menjadi peristiwa unik yang jarang terjadi. Siapa sangka jika menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, ternyata harus kehilangan rumah akibat proyeknya sendiri. Rumah itu berlokasi di Kompleks Pengairan Rawasemut. Tepatnya di Blok A/18, RT 04 RW 12, Kecamatan Margahayu, Bekasi Timur.
Rumah Menteri PUPR Terkena Gusur Akibat Pembangunan Tol Becakayu
Penggusuran rumah menteri PUPR tersebut memang berkaitan dengan proyek yang dikepalai oleh dirinya sendiri. Lebih tepatnya yaitu proyek pembangunan Tol Becakayu yang berlangsung di Kota Bekasi. Jalan tol ini membentang sepanjang 16,78 km, dari Kota Bekasi, Cawang, hingga ke Kampung Melayu.
Tujuan pembangunan jalan tol yang satu ini adalah untuk mengurangi tingkat kemacetan yang hampir selalu ada di sekitar area Sungai Kalimalang. Menariknya, rumah sang kepala pembangunan Tol Becakayu juga terletak di area itu. Rumahnya pun menjadi salah satu hunian yang harus digusur.
Pada saat pelaksanaan proyek, Basuki sempat heran kenapa perkembangan pembangunan jalan tol yang satu sangat lama. Namun ternyata, hal itu karena rumahnya harus menjadi "korban" penggusuran. Jelas, banyak orang yang tidak berani untuk menyampaikan hal itu kepada sang menteri.
Ketika pihak memberinya informasi tentang jalur pembangunan jalan tol, Basuki menjelaskan bahwa reaksi pertama darinya adalah, "lah, ini rumah saya."
Rumah sang menteri memang terletak sekitar 15 meter dari tepian Sungai Kalimalang. Sedangkan, untuk membangun jalan tol tersebut, pihak kontraktor perlu membebaskan 24,7 meter dari tepian sungai tersebut. Jadi, hunian menteri PUPR Basuki memang termasuk ke dalam area penggusuran.
Potret rumah Basuki yang terkena gusur cukup asri, dengan beragam tumbuhan hijau yang menghiasi rumah bercat dominan warna gelap ini. Hanya saja, Basuki memang sudah lama tidak menempati huniannya, lebih tepatnya setelah dia menjabat sebagai menteri.
Pekarangan rumah sang menteri juga cukup luas, yaitu 4x8 meter. Ukuran rumahnya pun besar dan mewah. Di dalam rumah, ada 6 kamar tidur yang menjadi tempat di mana sanak saudaranya beristirahat saat mereka sedang berkunjung.
Menteri PUPR Tidak Keberatan Rumahnya Terkena Gusur
Menariknya, meski rumah menteri PUPR digusur, sang menteri sama sekali tidak keberatan akan hal itu. Basuki merasa jika penggusuran itu bukanlah suatu masalah besar. Hal ini karena, jalur tersebut adalah jalur yang terbaik, sehingga pembangunan jalan tol pasti akan jauh lebih optimal lagi.
"Ya udah, terusin. Jangan dibelokkin, Mungkin, itu jalur yang paling optimal," ucap Basuki ketika ditanya soal penggusuran ini.
Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, mengapresiasi sikap Basuki. Dia mengatakan jika hal ini jarang dilakukan oleh seorang pejabat. Karena, sebelum ini, ada juga pejabat daerah yang menyuruh untuk membelokkan pembangunan agar tidak menyentuh tanahnya.
Bersamaan dengan rencana tentang penggusuran rumah menteri PUPR, sang menteri mengaku jika dia telah menerima sosialisasi dari pemerintah daerah. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh Wali Kota Bekasi kepada para warga yang rumahnya terdampak. Salah satu warga tersebut adalah Basuki.
"Saya baru menerima surat dari Wali Kota, dia sudah setuju untuk memakai jalur itu," jelas Basuki kepada media.
Mayoritas Penduduk Sekitar Rumah
Pernyataan dari Basuki tersebut segera diamini oleh Helmy Kamara, Ketua RT 04 di Kompleks Pengairan Rawasemut. Dia mengatakan bahwa isu tentang penggusuran sudah lama ada. Hanya saja, untuk bisa mulai sosialisasi, Helmy memang perlu menunggu pemberitahuan resmi dari dinas terkait.
"Gak bisa langsung penggusuran, ada tahap-tahapnya," jelas Helmy.
Selain sosialisasi, tahap perundangan ganti rugi juga sangat penting bagi masyarakat yang rumahnya terkena dampak. Nominal ganti rugi tersebut harus cocok agar mereka bisa dengan mudah memulai hidup baru yang lebih baik. Terlebih, mereka harus kehilangan hunian karena adanya pembangunan ini.
Sebagian besar warga yang tinggal dan menetap di komplek perumahan ini adalah pegawai dan pensiunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Ada beberapa warga yang tidak keberatan rumah milik mereka digusur untuk kepentingan pembangunan infrastruktur di area mereka.
Mereka bisa menerima asalkan mendapatkan uang ganti rugi yang menguntungkan, seperti apa kata presiden. Hal yang paling penting adalah mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bukan malah sebaliknya. Karena itu, selama nominalnya cocok, sama sekali tidak ada masalah.
Karena rumah mereka terkena dampak penggusuran, mau tidak mau mereka harus mencari hunian baru. Itu kenapa nominal uang ganti rugi menjadi concern utama para warga terdampak. Pun dengan Basuki, yang mulai membangun rumah baru pada saat ada pemberitahuan tentang penggusuran itu.
Hanya saja, masih ada beberapa warga yang merasa keberatan akan penggusuran lahan ini. Terlebih, untuk para pensiunan yang ingin hidup tenang. Jadi, jika bisa, mereka berharap bahwa penggusuran tidak akan terjadi. Mereka berharap jika Kementerian PUPR bisa mencari alternatif lain.
Masyarakat Sekitar: Sulit Mendapat Hunian Asri di Zaman Sekarang
Sumber kekhawatiran para warga, khususnya para pensiunan, adalah minimnya perumahan asri di kota besar. Padahal, untuk pensiunan, hal ini sangat penting. Mereka ingin tinggal di hunian yang tenang dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Itu kenapa penghijauan di dalam perumahan itu penting.
Faktanya hal itu memang benar, sebab jumlah hunian asri di kota besar memang terus berkurang. Terlebih, jika lokasi hunian tersebut strategis. Rasanya sulit mendapatkan rumah impian dengan penghijauan di sekitarnya. Jadi, memang sangat wajar jika hal ini menjadi concern utama para warga.
Hanya sedikit pihak pengembang perumahan yang memerhatikan sisi keasrian komplek hunian. Satu di antara sedikit pengembang yang masih memerhatikan hal tersebut adalah Wiraland. Selama hampir 30 tahun eksis di bisnis Real Estate, Wiraland selalu berkomitmen untuk memberi hunian terbaik.
Tidak hanya rumah yang harus nyaman, namun juga lingkungannya. Itulah alasan kenapa Wiraland sangat mengedepankan penghijauan agar lingkungan komplek menjadi lebih asri dengan aktif menanam pohon. Hal inilah yang menjadi nilai jual utama dari beragam proyek yang Wiraland kerjakan.
Pada tahun 2012 silam, Kementerian PUPR bahkan pernah memberikan penghargaan kepada pihak Wiraland. Ketika itu, Wiraland mendapatkan penghargaan "The Best Property & Developer of The Year". Jadi, sangat wajar jika popularitas pengembang properti ini terus naik ke arah yang lebih baik.
Sama seperti rumah menteri PUPR terkena gusur, hal ini bisa terjadi kepada siapapun. Salah satu concern yang pasti muncul adalah di mana mencari hunian baru yang nyaman dan asri. Itu kenapa Wiraland hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin tinggal di komplek hijau dengan sirkulasi udara baik.